TEPEPE • Enterprise Rules Engine & Master Data TPP ASN Pemkab Madiun

Total Pegawai 0 1.555 PNS • 462 PPPK

Pagu Belanja 2027

Rp 0 +14,8%

2026: Rp 98,10 Miliar

Dampak Kesejahteraan

▲ 1.151 Naik ▼ 779 Turun

87 Pegawai Baru / N/A

Rata-rata TPP / Bulan Rp 0 2026: Rp 3,63 Jt/bln

Cari Pegawai / NIP / Jabatan

Status ASN

Perangkat Daerah (OPD)

Kelas Jabatan

Eselon / Jenjang

Status Tambahan

Filter Komparasi 2026:

Daftar Pegawai & Komparasi Penerimaan

0 ASN

Sortir:

Baris per halaman:

No ⇅	Nama Pegawai & NIP ⇅	Jabatan & OPD ⇅	Klaster / Kelas ⇅	Basic TPP ⇅	Penerimaan 2026 ⇅	Hasil TPP 2027 ▼ Terbesar	Selisih (Delta) ⇅	Aksi

Pilihan Preset Skenario Simulasi

Pilih skenario siap pakai atau atur parameter di bawah ini secara manual

Klaster A (+%) +30%

Dinas Teknis & Strategis

Klaster B (+%) +15%

Kecamatan & Layanan Standar

Laborat & Medis (+%) +25%

Tambahan Kondisi Kerja (KK)

Pimpinan Sekda (+%) +40%

Beban Kerja Pimpinan Tertinggi

Simulasi Total Belanja / Thn Rp 0

Simulasi Total Belanja / Bln Rp 0

Selisih Terhadap Baseline +Rp 0

Dampak Anggaran per Perangkat Daerah (OPD)

Perbandingan total alokasi baseline vs skenario yang disimulasikan

No	Nama Perangkat Daerah	Klaster	Jumlah ASN	Alokasi Baseline	Alokasi Skenario	Selisih

Manajemen Regulasi & Aturan TPP 2027

Kelola matriks bobot resmi 107 kombinasi GSheet dan aturan penyesuaian kustom

107 Aturan

No	Kode CEK	Klaster & Kelas	Kelompok Jabatan	BK %	KK %	PK %	KP %	Total %	Pegawai	Aksi

Aturan Penyesuaian Kustom (Multi-Level)

Profil Aktif

Aturan penyesuaian tersimpan terisolasi per profil dan hanya berdampak pada profil aktif saat ini.

No	Nama Aturan	Scope Level	Target Berlaku	Komponen & Nilai	Status	Aksi

0 OPD

No	Nama Perangkat Daerah (OPD)	Klaster	Jumlah ASN	Realisasi Belanja/Thn	Target Pagu/Thn	Aksi

0 Jabatan

No	Nama Jabatan	Kelas	Eselon / Jenjang	Kelompok	Risiko Kerja	Insentif Khusus	Aksi

Master Kelas Jabatan & Nominal Basic TPP

Besaran Basic TPP sebagai acuan dasar kalkulasi variabel per kelas jabatan

13 Kelas

No	Kelas Jabatan	Besaran Basic TPP	Jumlah Pegawai	Total Belanja Kelas / Thn	Standar Komponen	Aksi

4 Komponen Inti Variabel TPP

Sesuai Kepmendagri & Perbup Madiun tentang Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai

Skenario Profil: Profile 1

Penyeragaman Prestasi Kerja (PK) Non-Aktif

Set nilai persentase Prestasi Kerja (PK) seragam untuk seluruh 2.017 nama ASN pada profil ini

Kunci Nilai PK Seragam untuk Semua Nama ASN Jika dicentang, kolom PK % individual bawaan sheet akan dikesampingkan dan seluruh ASN dihitung dengan bobot seragam di bawah.

Nilai Persentase PK Seragam (%):

Pilihan cepat: 30% (Standar Pengawas), 37,7% (Rata-rata GSheet), 40% (Penyesuaian Staff), 50% (Maksimal Kinerja)

Simulasi Dampak Langsung PK 30%

Est. Pagu 14 Bulan Rp 106,05 M

ASN Naik ▲ 825

ASN Turun ▼ 1.192

Hemat Rp 6,57 M vs baseline, namun 1.192 ASN mengalami penurunan.

Pengaturan Parameter Global Tambahan

Pengali Bulan Anggaran per Tahun Standar: 14 Bulan (12 Bulan Reguler + THR + Gaji Ke-13)

Batas Maksimum Beban Kerja (BK %) Batas atas akumulasi Beban Kerja untuk mencegah overbudget

Total OPD Dinilai 53 OPD

🏛️

Predikat A (50%) 26 OPD

Predikat BB (40%) 24 OPD

Predikat B & CC 3 OPD

B/CC

53 OPD

No	Perangkat Daerah (UNOR INDUK)	Klaster	Predikat SAKIP	Nilai N_SAKIP	Reward Kinerja	Jumlah ASN	Aksi

Setup Nilai Prestasi Kerja (PK) Berbasis SAKIP Otomatisasi TPP

Atur persentase bobot PK untuk setiap Predikat SAKIP OPD agar langsung diterapkan ke seluruh ASN di Perangkat Daerah terkait.

Profil Aktif: Profile 3

Pilih Sumber Penentuan Nilai PK (Prestasi Kerja)

Nilai SAKIP OPD (Rekomendasi) Nilai PK dihitung otomatis berdasarkan hasil predikat SAKIP masing-masing OPD di bawah.

Nilai PK Seragam (Flat) Seluruh 2.017 ASN diseragamkan ke 1 angka flat yang diatur di menu Komponen & Bobot.

Data Asli GSheet Menggunakan kolom PK % apa adanya dari file asli Google Sheet (0% s.d. 50%).

Kebijakan Komponen TPP PPPK (462 ASN)

Regulasi Standar

Berdasarkan regulasi daerah awal, pegawai berstatus PPPK hanya memperoleh komponen Beban Kerja (BK) murni sesuai nilai dasar dan tidak mendapatkan penambahan dari variabel lain (PK SAKIP = 0%, KK = 0%, KP = 0%).

Status Kebijakan PPPK: Terkunci (Hanya BK Nilai Awal) Efisiensi Anggaran ~Rp 5,80 Miliar / tahun

Konfigurasi Persentase PK per Predikat SAKIP

Tentukan persentase yang akan diterima pegawai berdasarkan predikat evaluasi SAKIP dinas/badannya

Predikat A Sangat Baik

Nilai PK (%):

Jumlah OPD: 26 Perangkat Daerah

Pegawai Terdampak: ~1.050 ASN

Contoh: Dindikbud, Bappeda, BPKAD

Predikat BB Baik Sekali

Nilai PK (%):

Jumlah OPD: 24 Perangkat Daerah

Pegawai Terdampak: ~850 ASN

Contoh: Dinkes, Satpol PP, DLH, Setda

Predikat B Baik

Nilai PK (%):

Jumlah OPD: 2 Perangkat Daerah

Pegawai Terdampak: 106 ASN

Dinas PUPR, Kec. Saradan

Predikat CC Cukup

Nilai PK (%):

Jumlah OPD: 1 Perangkat Daerah

Pegawai Terdampak: 17 ASN

Kecamatan Sawahan

Simulasi Dampak Anggaran & Pegawai Real-time

Hasil kalkulasi otomatis saat Anda mengubah nilai persentase di atas

+Rp 5,81 M vs Baseline GSheet

Total Pagu 14 Bulan Rp 118,42 M

💰

ASN Naik vs 2026 ▲ 1.613 ASN

📈

ASN Turun vs 2026 ▼ 404 ASN

📉

Penerapan bobot SAKIP ini menambah penerimaan bagi 1.613 ASN, dengan tambahan anggaran +Rp 5,81 Miliar.

Daftar & Rekapitulasi Pegawai

Daftar Pegawai & Komparasi Penerimaan

Pilihan Preset Skenario Simulasi

Dampak Anggaran per Perangkat Daerah (OPD)

Manajemen Regulasi & Aturan TPP 2027

Aturan Penyesuaian Kustom (Multi-Level)

Master Kelas Jabatan & Nominal Basic TPP

4 Komponen Inti Variabel TPP

Penyeragaman Prestasi Kerja (PK) Non-Aktif

Pengaturan Parameter Global Tambahan

Setup Nilai Prestasi Kerja (PK) Berbasis SAKIP Otomatisasi TPP

Pilih Sumber Penentuan Nilai PK (Prestasi Kerja)

Kebijakan Komponen TPP PPPK (462 ASN)

Konfigurasi Persentase PK per Predikat SAKIP

Simulasi Dampak Anggaran & Pegawai Real-time

Tambah Aturan Variabel Baru

Rincian Kalkulasi TPP Pegawai

Kelola Master OPD

Kelola Master Jabatan

Kelola Master Kelas Jabatan

Edit Bobot Matriks Regulasi TPP 2027

Simpan Skenario / Profil Baru

Komparasi & Manajemen Profil Kebijakan

Kelola Nilai SAKIP Perangkat Daerah